Mafianya Justru Rekomendasi Kementerian
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Marie Elka Pangestu panen kecaman menyusul kebijakan impor garam. Kementerian Perdagangan telah membuat larangan impor garam, satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah panen raya garam. Anehnya aturan ini dilanggar sendiri. Kenapa?
Panen raya garam pada 2011 ini disepakati oleh pemerintah akan terjadi selama Agustus hingga Oktober. Artinya, garam impor dilarang masuk pada periode bulan Juli hingga Desember 2011. Tapi ternyata hingga Agustus, garam impor tetap masuk.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian beralasan 'terpaksa' tetap mengimpor garam karena produksi garam lokal tidak mencukupi. Indonesia baru memproduksi garam sebanyak 58.285 ton dari total kebutuhan yang jumlahnya 1,6 juta ton. Selain itu masalah standar kualitas juga dipersoalkan.
"Kualitas dari garamnya juga harus ada standar dan itu berlaku untuk garam dalam negeri dan luar negeri karena konsumen kita berhak mendapat garam dengan standar," kata Mari.
Namun alasan Kementerian Perdagangan dinilai klise. Sejumlah kalangan menduga impor garam tetap dilakukan karena adanya permainan mafia impor pangan, bukan akibat kekurangan stok ataupun kualitas garam lokal yang buruk.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Juni 2011, nilai impor pangan Indonesia menembus US$ 5,36 miliar atau setara Rp 45 triliun. Jumlah ini artinya sudah mencapai 65 persen.
Indonesia saat ini sudah melakukan impor atas 28 komoditi pangan yakni beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao dan cabai.
Meski angkanya sudah demikian tinggi, impor tetap dilakukan, sebab banyak pihak yang berkepentingan agar impor pangan tetap berlangsung.
“Masalah impor pangan sudah tersandera banyak kepentingan, mulai dari partai politik, pengusaha dan kepentingan individu. Impor beras, jagung dan kedelai ada mafianya,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, kepada detik+.
Menteri Kelautan dan Perikana Fadel Muhammad juga pernah mencurigai adanya permainan para mafia terkait maraknya impor ikan. Para mafia itu beroperasi di Jakarta, Medan, dan Surabaya, yang melibatkan pengusaha lokal yang bekerjasama dengan pengusaha asing dari China.
"Menurut saya ada indikasi (permainan), karena setelah saya teliti 13 perusahaan importir ini dimiliki 3-4 orang. Saya curiga ada mafia, di mobil saya ada nama PT-PT nya," kata Fadel beberapa waktu lalu.
Soal dugaan mafia impor juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo. DPR bahkan mengancam akan membongkar mafia impor ini. Tidak hanya dalam kasus impor garam dari India saja, tapi DPR akan menyoroti berbagai impor yang dikuasai mafia, serta banyak merugikan para petani kecil ini.
“Kami akan membongkar mafia impor dan permainan kartel garam. Negeri ini semua sudah tergantung kepada asing. Negeri ini sudah dikuasai mafia, beras, daging, kedelai, gula, garam semua sudah dikendalikan kartel,” ungkap Firman kepada detik+.
Mafia impor sebenarnya tidak hanya terjadi pada komoditi pangan saja, tapi juga hewan ternak, minuman keras, barang elektronik, bahan bakar minyak (BBM), logam dan lain sebagainya.
Ketua Asosiasi Petani Garam (APG) Syaiful Rahman juga meyakini ada mafia impor. Selama ini, menurutnya, para petani garam selalu dirugikan dengan kebijakan impor garam itu, termasuk sekarang yang sebenarnya masuk pada musim panen garam.
“Saya pikir, ini kembalikan kepada aturan Kementerian Perdagangan yang ada bahwa tidak boleh ada impor selama panen garam. Kita tetap mengharapkan impor ini dibatalkan,” jelasnya.
Ketika ditanya bagaimana cara mafia impor menguasai perdagangan garam. Syaiful mengaku kurang begitu paham betul. Namun mafia ini sulit diberantas karena kementerian juga terlibat.“Ya (mafia) itu memang ada. Tapi kan kebanyakan itu merupakan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,” kata Syaiful.
Siapa mafia tersebut, Syaiful tidak mau membukanya dengan alasan sedang puasa tidak enak bila mengungkap keburukan pihak lain.
Ketua Dewan Tani Indonesia (DTI) Ferry Juliantono mengungkapkan memang ada mafia impor yang melibatkan pejabat di Kementerian Perdagangan dan DPR. Permainan mafia dalam impor pertanian sudah sering terjadi. “Ini persengkokolan antara importir, dan pejabat Depdag (Kemdag) bahkan DPR. Fakta ini perlu disampaikan secara jujur,” kata politisi Partai Demokrat itu.
(iy/nrl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar